Terciumnya Bangkai Korupsi


Landasan Teori

Individu dapat didefinisikan sebagai seseorang atau seorang secara utuh dan ia memiliki keunikan (ciri khas) yang hidup dalam kerangka hidup yang diyakininya. Individu akan menciptakan hubungan yang harmonis dengan cara berfikir positif. Beberapa individua atau sekelompok individu dapat disebut sebagai masyarakat.

Masyarakat adalah sekelompok individu atau gabungan dari individu-individu yang memiliki norma, adat dan hukum yang diterapkan maupun dipatuhi. Dari adanya individu dan masyarakat ini akan menghasilkan interaksi sosial. Masyarakat seharusnya melaksanakan norma, adat dan hukum agar terciptanya keharmonisan dan dampak yang positif.

Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya akan melakukann interaksi. Teori interaksi sosial terdiri dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dari teori interkasi sosial ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif.

Dampak dari interaksi sosial yang positif dan negatif akan timbul norma, adat dan hukum yang ada dalam masyarakat tersebut, apakah dipatuhi atau tidak. Apabila norma, adat dan hukum dilaksanakan dengan baik maka akan timbul dampak positif dan tercipta pranata sosial. Sedangkan apabila norma, adat dan hukum tidak dilaksanakan akan timbul dampak yang negatif.

Struktur sosial terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan atas, menengah, dan bawah. Alat ukur struktur sosial yaitu keturunan, jabatan, pendidikan dan takdir. Contoh dari struktur sosial pendidikan, orang yang berpendidikan tinggi akan berbeda dengan orang yang kurang Pendidikan rendah baik dalam bertingkah laku, dalam mengambil keputusan, dari cara berpakaian dan sebagainya. Dari perbedaan golongan tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yaitu suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, sehingga menjadikan suatu perbedaan sosial yang mencolok dalam struktur sosial masyarakat.

Kasus Korupsi Indonesia

Kasus korupsi di Indonesia saat ini, banyak terjadi baik itu dikalangan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan pusat, korupsi juga marak terjadi di desa desa. Dimana, kepala desa yang seharusnya melindungi warganya, mensejahterakan warganya, malah menyengsarakan warganya dengan mengambil hak hak yang seharusnya menjadi kepentingan warga itu sendiri.

Dalam arti luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Pada umumnya, kasus korupsi disebabkan karena lemahnya moral seseorang dan ketidakpuasan atas pendapatan yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan pribadinya. Sehingga ia melakukan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat melainkan digunakan untuk kepuasan tersendiri (korupsi).

Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatnya kemiskinan dan menurunnya investasi, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Korupsi sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus mencegah, melaporkan dan menolaknikut serta dalam politik korupsi.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kasus korupsi sangat melanggar hukum di Indonesia. Kasus korupsi merupakan pelanggaran HAM. Karena, tindakan tersebut merampas hak-hak masyarakat, baik sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, namun malah memberikan kesengasaraan dengan kemiskinan yang ditimbulkan karena keserakahannya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil Tindakan tegas kepada koruptor dengan mempertegas hukum yang ada serta lebih memaksimalkan lagi hukumannya. Karena, korupsi merupakan hal yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Namun, pada kenyataannya hukum di Indonesia tumpul keatas dan tajam kebawah. Ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih terbilang lemah. Karena, kasus korupsi masih saja terjadi sampai saat ini. Baik itu di pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Solusi dari Kasus Korupsi

Solusi yang dapat dilakukan untuk menjadikan Indonesia bebas dari korupsi diantaranya yaitu memberikan hukuman yang sangat berat kepada para koruptor agar memberikan efek jera kepada pelaku. Seharusnya, sebagai seorang pemimpin atau pejabat, harus menjadi teladan bagi bawaahannya dengan memberikan contoh yang baik. Jika seluruh pemimpin suatu negara, pemerintahan, perusahaan atau usaha tidak melakukan tindak korupsi maka ini bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya melakukan tindak korupsi juga. Selain itu, peran moral dan religi sangat penting disini. Oleh karena itu, perkuat regligi sejak kecil tanamkan nilai-nilai keagamaan serta nilai moral dalam diri. Karena, ini merupakan Langkah awal membawa negara Indonesia agar mendapatkan orang-orang yang jujur.

Teknologi semakin sini semakin canggih. Seharusnya pergunakan teknologi dengan bijak salah satunya yaitu dengan memantau setiap kegiatan para pejabat yang ada dipemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Namun, kekuatan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum tidak berfungsi sebagai mana fungsinya, maka kepercayaan publik akan hilang.

Dengan memperkuat dan mempertegas hukum, maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka. Membangun supremasi hukum yang kuat adalah dengan memberlakukan hukuman secara adil tanpa pilih kasih sehingga tak ada lagi manusia yang kebal hukum.


Bagikan Berita Ini

Facebook Twitter Whatsapp